Prof. Masdar Hilmy Sebut Resolusi Jihad Buktikan Penyatuan Agama dan Nasionalisme

Tebuireng.online— Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D., Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel (UINSA) periode 2022–2026, hadir dalam Halaqah Kebangsaan di Pesantren Tebuireng, Senin (22/9/2025). Pada kesempatan itu, ia menyebut bahwa Resolusi Jihad 1945 tidak hanya menjadi landasan historis perjuangan bangsa, tetapi juga mengandung makna sosial dan ideologis yang relevan hingga kini.

Dipandu moderator Ustadz Syahrul Ramadhan, diskusi diawali dengan pertanyaan, “Bagaimana mungkin sosok KH. Hasyim Asy’ari mampu menggerakkan masyarakat dalam skala begitu luas?”

Prof. Masdar menjawab, legitimasi ulama memiliki posisi unik di Indonesia dan tidak ditemui di negara lain. Ia mengutip teori Max Weber yang menyebut ada tiga sumber legitimasi negara: tradisi (di mana agama dapat masuk), kharisma tokoh, dan otoritas norma negara.

Baca Juga: Halaqah Kebangsaan: Resolusi Jihad Lahir dari Situasi Konkret Perlawanan Bangsa

“KH. Hasyim Asy’ari memiliki ketiganya, sehingga seruan jihad beliau mampu menjadi gerakan sosial yang besar,” ungkapnya.

Majalah Tebuireng

Menurut Prof. Masdar, Resolusi Jihad memiliki beberapa makna ideologis penting. Pertama, resolusi tersebut menunjukkan adanya penyatuan idealisme agama dan negara, berbeda dengan negara sekuler yang memisahkan keduanya. Kedua, resolusi itu menandai bersatunya Islam dan nasionalisme, yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks perjuangan Indonesia.

“Seruan jihad sebagai fardhu ‘ain tidak ditemui dalam istinbat ulama modern yang hanya berfokus pada Al-Qur’an dan hadis, tanpa merujuk maqalat ulama klasik. Inilah yang membedakan ulama kita dan menjadikan resolusi jihad kontekstual sekaligus kuat secara legitimasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, KH. Hasyim Asy’ari juga menampilkan teologi kebebasan, yakni kesadaran bahwa ulama bertugas menjaga masyarakat dari kerusakan. Dari sisi sosiologis, keberhasilan menggerakkan massa dengan latar belakang berbeda dalam radius perjuangan 94 kilometer menunjukkan kapasitas kepemimpinan ulama karismatik.

“KH. Hasyim adalah figur otoritatif yang mampu menggerakkan masyarakat luas dalam kondisi kritis,” tegasnya.

Baca Juga: Halaqah Kebangsaan Tebuireng, Memaknai Ulang Resolusi Jihad di Era Kontemporer

Sementara itu, narasumber ketiga, Dr. Mahrus El Mawa, M.Ag., Kepala Subdirektorat Pendidikan Ma’had Aly Kemenag, menekankan perhatian pemerintah terhadap pesantren semakin besar, terutama menjelang peringatan Hari Santri ke-10.

“Momentum hari santri harus selalu menjadi pengingat asal-usul perjuangan. Karena itu, peringatan kesepuluh ini diselenggarakan di Tebuireng sebagai bentuk penghormatan,” ujarnya.

Dr. Mahrus juga memaparkan perkembangan Ma’had Aly di Indonesia. “Sejak dimulai pada 2016 hanya dengan 10 lembaga, kini jumlahnya sudah mencapai 91. Bahkan, Pesantren Tebuireng menjadi salah satu dari empat lembaga di Indonesia yang mendapat kesempatan menjalankan program double degree ke Malaysia. Ini bentuk perhatian negara terhadap pesantren,” terangnya.

Pewarta: Aulia Rachmatul Ummah
Editor: Rara Zarary